PERMENKOP 11 TAHUN 2018.pptx - Scribd
PERATURAN-PERATURAN PERKOPERASIA - PENDAMPING 5) Undang – Undang Perkumpulan Koperasi RI No. 79 tahun 1958, sehubungan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1950 pasal 38 merupakan landasan Koperasi yang bersipat Nasional, berlaku di Indonesia. Sebagai realisasinya dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN … Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3. Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan. Terhadap penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permohonan ulang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
PERMENKOP 11 TAHUN. 2018 PERIZINAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI Isi • Ketentuan Umum • Ruang Lingkup dan bentuk perizinan • Persyaratan • Masa Berlaku Izin • Pengawasan Ketentuan Umum • Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama … Sederhanakan Perizinan Koperasi, Pemerintah Terbitkan ... Sederhanakan Perizinan Koperasi, Pemerintah Terbitkan Permenkop 9 Tahun 2018. Legalitas.co.id | Dalam rangka penyelenggaraan dan pembinaan kegiatan usaha koperasi serta melindungi dan menyederhanakan perizinan pendirian badan hukum koperasi, Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Baru yaitu PERATURAN MENTERI KOPERASI … SALINAN NOMOR 11 TAHUN 2014 - INTI MULTIMA SERTIFIKASI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA RESTORAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Syarat dan Prosedur Pendirian Koperasi di Indonesia Apr 26, 2019 · Dalam pasal 1 angka 24 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian mengatur yang dimaksud pendiri adalah orang-orang atau beberapa koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian koperasi.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2017: 114: 16-01-2017 Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018: 1828: 19-12-2017: 11. Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018: 7 Peraturan Menteri Koperasi Terbaru Yang Wajib Diketahui Jan 20, 2017 · Peraturan menteri koperasi yang terbaru adalah Permen Nomor 3 tahun 2016. Dalam peraturan ini menjelaskan mengenai petunjuk teknis dalam penggunaan dana alokasi khusus untuk barang non fisik. Petunjuk ini sangat penting bagi setiap penyelenggara semua jenis koperasi yang ada di … Bakar - ESDM NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG KEGIATAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS DAN Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 12. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, danlatau badan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL. DAN MENENGAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERIZINAN USAHA. 12 Jan 2018 koperasi, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang. Pelaksanaan BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 86. DAN MENENGAH NOMOR 08 TAHUN 2018 TENTANG PENYALURAN Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan 11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 11 TAHUN 2018. TENTANG Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan. Usaha. 15 Nov 2018 PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG 2, Bukti setoran modal berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank 3, Rencana Kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai
15 Nov 2018 PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG
